Ketika otonomi daerah (otda) dicanangkan oleh Pemerintah Pusat awal tahun 2001, banyak yang mempertanyakan apakah otomatis akan terjadi perubahan paradigma yang mendasar dan bersifat struktural. Pasalnya, ''lagu'' yang berkumandang di seluruh provinsi, kabupaten dan kota di indonesia adalah sentralisasi yang dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia Keseragaman. Akibatnya, para birokrat di daerah sudah terlanjur menunggu ''petunjuk'' dari pusat dan tuntunan dari atas