untuk efektifitas pelaksanaan mekanisme koordinasi dan konsultasi dalam rangka hubungan luar negeri oleh daerah sehubungan dengan perkembangan -perkembangan baru tersebut, Departemen Luar Negeri merasa perlu melakukan revisi terhadap buku Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah 2003 tersebut dengan melakukan berbagai penyesuaian, perbaikan dan penyempurnaan yang selanjutnya berhasil dituangkan dalam Buku Panduan revisi 2006 ini. Buku panduan revisi 2006 ini juga memuat perkembangan-perkembangan baru dalam produk perundang-undangan nasional Indonesia sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh, Undang-Undang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar negeri, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dan lain sebagainya