Negara hukum yang demokratis, penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat senantiasa dilakukan melalui kebijakan publik. Proses kebijakan pubIik dalam negara demokrasi yang konstitusional mengimprasikan keterlibatan unsur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat luas dalam hal ini profesi kesehatan itu sendiri merupakan komponen yang penting. Untuk pelaksanaan kebijakan publik terkait pelayanan kesehatan harusnya didasari dan disemangati nilai-niIai kemanusiaan dan peradaban yang luhur, serta diselenggarakan dengan mengindahkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance).